Sekjen PBB Puji Indonesia, Desak Reformasi Sistem Keuangan Dunia

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, memberikan apresiasi terhadap peran Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional. Di tengah kunjungannya ke Indonesia, Guterres juga menyerukan reformasi sistem keuangan global agar lebih adil dan mampu memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang.

Menurut Guterres, sistem keuangan internasional saat ini belum sepenuhnya mencerminkan perubahan kondisi ekonomi dunia. Negara-negara berkembang semakin berperan dalam perdagangan dan produksi global, tetapi keterwakilan serta akses mereka terhadap pembiayaan internasional dinilai masih belum memadai.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian agenda Guterres di Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026. Ia menilai perubahan tata kelola keuangan dunia diperlukan agar pembiayaan pembangunan tidak hanya menguntungkan negara dengan kekuatan ekonomi besar.

Indonesia sendiri mendapat perhatian karena dinilai memiliki peran penting dalam mendorong multilateralisme, mendukung misi perdamaian PBB, serta memperjuangkan kerja sama internasional untuk menghadapi berbagai tantangan global.

Guterres Soroti Ketimpangan Sistem Keuangan Global

Guterres menilai arsitektur keuangan internasional masih mencerminkan struktur ekonomi dan pembagian kekuatan yang terbentuk pada masa lalu. Kondisi tersebut dinilai tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia saat ini.

Negara-negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pembiayaan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan kesehatan, memperluas pendidikan, serta mempercepat transisi energi.

Pada saat yang sama, banyak negara harus menghadapi tekanan fiskal, beban utang, dan kenaikan biaya energi serta pangan. Situasi ini membuat ruang pemerintah untuk membiayai pembangunan menjadi semakin terbatas.

Guterres menegaskan bahwa negara berkembang tidak seharusnya dipaksa memilih antara membayar utang dan berinvestasi untuk masa depan masyarakatnya.

Ia juga menyoroti kesenjangan pendanaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Menurut data yang disampaikan dalam pidatonya, kebutuhan pembiayaan pembangunan global masih memiliki kekurangan lebih dari US$ 4 triliun setiap tahun.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa komitmen pembangunan membutuhkan dukungan pendanaan yang lebih besar, bukan hanya target dan pernyataan politik.

Karena itu, reformasi sistem keuangan global dinilai penting untuk memperluas akses pembiayaan, mengurangi ketimpangan, serta memastikan negara berkembang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Indonesia Dinilai Berperan dalam Kerja Sama Multilateral

Di tengah seruannya mengenai reformasi keuangan dunia, Guterres juga memberikan apresiasi terhadap komitmen Indonesia dalam mendukung PBB dan kerja sama multilateral.

Berdasarkan keterangan Kantor Juru Bicara PBB yang dikutip ANTARA, Guterres menyampaikan penghargaan atas dukungan Indonesia terhadap multilateralisme, termasuk melalui kontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Apresiasi itu disampaikan setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu, 18 Oktober 2026.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas reformasi sistem multilateral, perkembangan agenda pembangunan berkelanjutan 2030, serta sejumlah persoalan global dan regional. Situasi Palestina juga menjadi salah satu topik pembahasan.

Guterres turut mengakui peran Indonesia dalam mendorong pembiayaan pembangunan yang inovatif dan upaya menghadapi perubahan iklim.

Apresiasi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan Indonesia dan PBB tidak hanya berkaitan dengan diplomasi politik, tetapi juga menyangkut perdamaian, pembangunan, dan penyelesaian masalah lintas negara.

Negara Berkembang Membutuhkan Akses Pembiayaan yang Lebih Adil

Reformasi sistem keuangan global menjadi isu penting karena kebutuhan pembangunan negara berkembang terus meningkat. Banyak negara membutuhkan investasi besar untuk membangun infrastruktur, memperkuat ketahanan pangan, memperluas akses energi, dan menciptakan lapangan kerja.

Namun, akses terhadap pembiayaan internasional tidak selalu mudah. Tingginya biaya pinjaman dan beban utang dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk menjalankan program pembangunan dalam jangka panjang.

Guterres menilai lembaga keuangan internasional perlu lebih mencerminkan kondisi ekonomi dunia saat ini. Negara berkembang harus memiliki ruang partisipasi yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi pembiayaan dan arah pembangunan global.

Reformasi juga diharapkan dapat membantu negara yang menghadapi tekanan utang agar tetap mampu menyediakan layanan dasar bagi masyarakat.

Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan pendanaan juga dapat memengaruhi kemampuan suatu negara dalam memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, akses air bersih, serta perlindungan sosial.

Dengan demikian, sistem pembiayaan internasional yang lebih inklusif dinilai dapat membantu memperkecil kesenjangan pembangunan antarnegara.

Perubahan Iklim Menambah Tekanan terhadap Negara Berkembang

Selain ketimpangan keuangan, Guterres menyoroti dampak perubahan iklim yang semakin membebani negara-negara rentan.

Negara berkembang membutuhkan investasi besar untuk mengurangi emisi, membangun energi bersih, memperkuat infrastruktur, serta melindungi masyarakat dari bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim.

Dalam pidatonya di Indonesia, Guterres mengapresiasi ambisi pemerintah untuk mengembangkan energi surya berkapasitas 100 gigawatt. Ia menilai pengembangan energi bersih berpotensi mendukung industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan energi.

Meski demikian, ia menekankan bahwa upaya negara berkembang membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai dari negara maju.

Guterres juga menyerukan pemenuhan komitmen pendanaan iklim sebesar US$ 300 miliar per tahun untuk mendukung negara berkembang, disertai peningkatan pendanaan adaptasi.

Menurutnya, janji pendanaan perlu diwujudkan dalam dukungan konkret agar negara yang paling rentan tidak menanggung beban perubahan iklim secara tidak proporsional.

Indonesia dan Tantangan Membangun Tata Dunia yang Lebih Adil

Kunjungan Guterres menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat dialog dengan PBB mengenai arah kerja sama internasional.

Di tengah perubahan ekonomi dan geopolitik, reformasi lembaga multilateral menjadi salah satu agenda yang semakin mendapat perhatian. Negara-negara berkembang menginginkan keterwakilan yang lebih seimbang dalam lembaga internasional sekaligus akses yang lebih luas terhadap sumber daya pembangunan.

Bagi Indonesia, kerja sama tersebut berkaitan dengan upaya menjaga perdamaian, memperkuat pembangunan berkelanjutan, serta mendorong penyelesaian masalah global melalui dialog.

Namun, perubahan sistem keuangan dunia bukan perkara sederhana. Reformasi membutuhkan kesepakatan berbagai negara, termasuk negara yang selama ini memiliki pengaruh besar dalam lembaga keuangan internasional.

Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa gagasan reformasi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang nyata. Perluasan akses pembiayaan, pengelolaan utang yang lebih berkelanjutan, dan dukungan terhadap transisi energi menjadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan.

Seruan Guterres menegaskan bahwa persoalan pembangunan global tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu negara. Kerja sama internasional dan sistem pembiayaan yang lebih adil diperlukan agar negara berkembang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa terus terbebani ketimpangan struktural.

Apresiasi terhadap Indonesia pun hadir bersamaan dengan tantangan besar tersebut. Ke depan, efektivitas kerja sama multilateral akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara-negara anggota menerjemahkan komitmen bersama menjadi langkah nyata.