Prabowo Ultimatum Menteri Yang Bangkang, PDIP Bilang gini

Jakarta, BeritaSekarang.id – Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para menterinya agar tak diberi peringatan sampai tiga kali jika tak mau diganti.

• Respon Ketua DPP PDIP

PDIP menyinggung pentingnya Key Performance Indikator (KPI) yang tegas dalam mengevaluasi kabinet.

“Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri. Sebab para menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden. para menteri adalah pembantu Pak Presiden. Dengan demikian pergantain atau tidaknyamenteri semata-mata kepentingan strategis Presiden,” kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada wartawan minggu (19/10/2025).

Said menegaskan presiden memiliki organisasi teknis mata-mata yang bisa menyokongnya untuk melihat kinerja menteri.Organisasi teknis mata-mata itu, bisa menyusun KPI bagi para menteri agar memiliki ukuran evaluasi yang jelas dan tegas.

“Presiden memiliki kantor Staf Presiden, memiliki Sekretariat Kabinet bahkan beberapa staf khusus sesuai bidangnya masing-masing. Organisasi teknis itu sebenarnya bisa menyusun Key Performance Indikator (KPI) untuk menilai seorang menteri performance kinerjanya atau tidak.” kata Said.

“Dengan demikian ukurannya jelas, ada target-target, dukungan organisasi, anggaran, dan timeline-nya. Semisal KPI bisa disepakati akan disampaikan enam bulan sekali untuk mengukur progres kerja menteri. Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subjektif, sehingga yang mengevaluasi dan yang dievaluasi sama-sama memiliki pegangan yang jelas,” lanjutnya.

• Saran Dari Ketua DPP PDIP

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini perkirakan KPI perlu transparan dalam menilai kinerja menteri untuk menghindari menteri merasa dievaluasi sepihak. Menurut dia, Presiden memiliki ukuran yang konkret dalam memantau kinerja menteri-menterinya.

“Jadi kalau ada menteri terevaluasi karena kinerjanya, maka sang menteri tidak akan merasa dievaluasi secara sepihak. Dengan dasar demikian saya kira tidak akan ada menteri merasa kecewa jika kena reshuffle karena kinerjanya yang tidak baik. Sebaliknya, Pak Presiden juga bisa mendapatkan ukuran–ukuran yang konkret atas kinerja anak buahnya,” kata Said.

• Tidak Mengandalkan Populer Publik

Said menyoroti adanya potensi menteri membangun kinerja kamuflatif atau cuma berorientasi mengandalkan kepopuleran publik. Said menegaskan menghindarkan Presiden dari menteri yang berkinerja kaya itu.

“Model evaluasi demikian juga akan menghindarkan Pak Presiden mendapati anak buah yang membangun kinerja kamufaltif. Apa kinerja kamuflatif itu, yakni kinerja yang seolah-olah populer dimata rakyat karena lebih sering muncul hebohnya, tetapi tindakan atau kebijakannya tidak berdampak pada perubahan struktural sebagaimana dijanjikan Pak Presiden dalam Asta Citanya,” pungkas dia.

• Respon Ultimatum Presiden Prabowo

Prabowo menegaskan untuk mempringatkan para menteri agar bekerja dengan benar dan tidak melakukan penyalahgunaan. Prabowo peringatkan keras kepada para menterinya, jika tiga kali diberi peringatan masih ‘nakal’ akan diganti.

“Anak buah saya hebat-hebat ya. Kalau ada satu dua nakal, saya peringati ya kan?” kata Prabowo saat memberikan orasi ilmiah di sidang senat terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di The Trans Luxury Hotel, Jawa Barat, Sabtu (18/10).

“Satu kali peringatan masih masih nakal, masih nggak mau dengar, dua kali peringatan, tiga kali, apa boleh buat reshffule,” lanjutnya.

Prabowo tak akan takut menghadapi para “maling” di negri ini. Ia yakin rakyat selalu mengawal nya di belakang.

“Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi kalau koruptor, koruptor, maling, saya hadapi bersama Saudara-saudara. Saya yakin, saya yakin rakyat indonesia dibelakang saya, saya percaya itu,” ujarnya.

• Kesimpulan

Presiden Prabowo menegaskan tak segan-segan ultimatum menterinya yang nakal, menurutnya menteri yang sudah di peringatin sampe dua kali tak ada perubahan maka dia tak segan-segan reshffulenya, Ketua DPP PDIP juga tegaskan dukung pernyataan prabowo itu.