DPR dan Pemerintah Tegaskan Anggaran Pendidikan Termasuk Program MBG Disetujui Bersama
Jakarta – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menegaskan bahwa anggaran pendidikan nasional tahun 2026 sudah disepakati bersama, termasuk alokasi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat memicu polemik publik. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Kedua pejabat itu menolak narasi yang menyebut program MBG mengurangi porsi anggaran pendidikan. Mereka menegaskan bahwa keputusan anggaran merupakan hasil diskusi panjang antara pemerintah dan DPR pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimulai sejak 2025.
Seskab Tegaskan Anggaran Pendidikan 20% APBN Disetujui DPR
Seskab Teddy menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2026 mencapai Rp769,1 triliun, atau setara dengan 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diwajibkan oleh undang‑undang. Ia menyatakan bahwa besaran itu telah disetujui pemerintah dan DPR melalui seri pembahasan, termasuk di tingkat Badan Anggaran DPR yang dipimpin oleh Said Abdullah.
“Anggaran pendidikan itu punya banyak peruntukan,” ujar Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia menambahkan bahwa semua program yang tercakup, termasuk MBG, sudah menjadi bagian dari kesepakatan tersebut.
Teddy menolak anggapan bahwa program MBG menurunkan kualitas atau kuantitas pendidikan dasar maupun prioritas lain seperti tunjangan guru, renovasi sekolah, atau program beasiswa. Menurutnya, tidak ada program strategis pendidikan yang berhenti atau tidak berjalan akibat hadirnya MBG.
Ketua Banggar DPR Akui Kesepakatan Senada
Tidak hanya pemerintah, Ketua Banggar DPR Said Abdullah juga menegaskan bahwa DPR ikut bertanggung jawab atas persetujuan anggaran MBG dalam APBN 2026. Ia menegaskan seluruh fraksi di DPR sepakat dengan Rancangan APBN sejak dirumuskan, termasuk penganggaran MBG sebagai bagian dari anggaran pendidikan.
“Saya mengamini apa yang disampaikan Pak Teddy, bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026 sebagaimana yang tertuang dalam APBN,” kata Said kepada wartawan.
Ia juga menekankan bahwa MBG bukan sekadar pengeluaran fiskal, tetapi merupakan bagian dari program prioritas Presiden yang bertujuan memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Namun, Said menambahkan bahwa DPR memberikan catatan penting terkait tata kelola program MBG agar tujuan intervensi gizi dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Polemik Soal Porsi Anggaran
Polemik ini muncul setelah beberapa pihak, termasuk dari internal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mempersoalkan data dalam lampiran APBN yang menunjukkan bahwa Rp223,5 triliun dari anggaran pendidikan dialokasikan untuk program MBG. Para pengkritik berpendapat angka tersebut menunjukkan bahwa MBG “memotong” porsi anggaran pendidikan nasional.
Menanggapi itu, pemerintah dan DPR menegaskan angka tersebut bukan berarti program MBG secara otomatis mengurangi anggaran pendidikan yang wajib dialokasikan. Mereka menjelaskan bahwa alokasi tersebut merupakan bagian dari keputusan politik yang disetujui semua pihak dan termasuk dalam fungsi pendidikan menurut Undang‑Undang APBN.
Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar juga menyinggung bahwa PDIP sempat tidak menolak saat pembahasan anggaran MBG di Banggar dan rapat paripurna DPR, yang kemudian mengesahkan APBN termasuk MBG dalam anggaran pendidikan.
Dampak Kebijakan dan Tindak Lanjut
Teddy mengatakan MBG dan program lain seperti KIP/PIP tetap berjalan dan justru memperkuat sistem pendidikan nasional. Ia juga menyebut pemerintah terus mendorong perbaikan fasilitas pendidikan, termasuk renovasi sekolah dan dukungan pembelajaran digital di ribuan sekolah di seluruh Indonesia.
Sementara itu, DPR menegaskan mereka akan terus mengawasi implementasi program ini serta evaluasi tata kelola agar alokasi anggaran dapat memberi manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda yang menjadi sasaran utama MBG.
