Tukang Cukur di Bandung Cemas Soal Penonaktifan BPJS PBI, Padahal Harus Cuci Darah Rutin

Bandung, 12 Februari 2026 — Seorang tukang cukur rambut di Kota Bandung, Syukur Rohmatullah alias Iwan Kancra, mengaku cemas menyusul kabar bahwa kepesertaannya dalam program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sempat dinonaktifkan oleh pemerintah. Kekhawatiran Iwan muncul karena ia menderita gagal ginjal kronis dan harus menjalani cuci darah dua kali setiap minggu agar tetap sehat.

Iwan, yang membuka usaha pangkas rambut di Jalan Kancra, Burangrang, menjelaskan bahwa sejak hampir setahun lalu, ia rutin menjalani hemodialisis di Rumah Sakit Sartika Asih, Bandung. Biaya cuci darah yang tinggi — mencapai sekitar Rp2 juta per sesi — membuatnya bergantung penuh pada pelayanan BPJS PBI.

Kaget dan Cemas dengan Informasi Nonaktif

Awalnya, Iwan kaget ketika mendengar kabar bahwa kepesertaannya di BPJS PBI bisa dinonaktifkan. Ia sempat khawatir tidak bisa lagi menerima layanan cuci darah jika status tersebut benar-benar berubah. Karena sebagai tukang cukur penghasilannya tidak stabil, ia tidak sanggup menanggung biaya cuci darah yang besar secara mandiri.

“Saya sempat kaget kalau BPJS PBI dinonaktifkan, karena saya selama ini sangat bergantung pada itu untuk berobat dan cuci darah,” ujar Iwan saat ditemui pada Kamis (12/2).

Walaupun kepesertaan BPJS PBI miliknya hingga kini tetap aktif, ia tetap merasa was-was jika suatu saat layanan itu benar-benar dicabut. Iwan berharap pemerintah memastikan keberlanjutan BPJS PBI, terutama bagi warga kurang mampu yang bergantung pada layanan kesehatan.

BPJS PBI dan Penonaktifan Menyeluruh

Kekhawatiran Iwan ini terjadi di tengah kebijakan pemerintah untuk melakukan pemutakhiran status kepesertaan BPJS PBI. Pemerintah pusat bersama BPJS Kesehatan melakukan verifikasi ulang ribuan peserta berdasarkan data terbaru. Akibat pemutakhiran ini, sejumlah peserta yang tidak lagi masuk kategori penerima bantuan kini statusnya dinonaktifkan.

Sejumlah warga di Kota Bandung juga mengalami kewajiban untuk melakukan reaktivasi BPJS PBI dengan mengikuti proses pendataan ulang sesuai kriteria ekonomi. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung menyatakan bahwa pihaknya terus membantu warga melalui kantor Dinas Sosial dan kelurahan.

Dalam proses reaktivasi itu, warga terdampak berharap tidak ada penolakan layanan kesehatan di rumah sakit kalau status PBI mereka belum kembali aktif. Hal ini menjadi penting terutama bagi pasien penyakit kronis seperti gagal ginjal yang sangat bergantung pada layanan medis berkala.

Tantangan Ribuan Pasien Kronis

Kasus seperti yang dialami Iwan bukanlah satu-satunya. Di berbagai daerah, pasien gagal ginjal dan penyakit kronis lain mengaku menghadapi tantangan serupa saat status PBI mereka nonaktif secara administratif. Banyak pasien bahkan hampir kehilangan akses layanan cuci darah karena status kepesertaan mereka tiba-tiba berubah tanpa pemberitahuan.

Anggota DPR RI juga mengingatkan bahwa penonaktifan PBI BPJS Kesehatan dapat menyebabkan keadaan darurat bagi pasien penyakit kronis. Mereka menegaskan bahwa layanan kesehatan — terutama yang bersifat continuity of care — seperti cuci darah, tidak boleh terganggu oleh proses administratif.

Pemerintah dan Mekanisme Perbaikan

Pemerintah bersama BPJS Kesehatan dan lembaga terkait telah bersikap bahwa proses mereka lakukan guna memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran. Untuk itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk menjaga keberlanjutan program PBI dan berencana menyelesaikan verifikasi ulang ribuan pasien kronis sebelum momentum penting nasional seperti Lebaran.

Selain itu, sejumlah daerah tengah menyiapkan mekanisme solusi untuk peserta PBI yang nonaktif. Misalnya, pemerintah Kabupaten Indramayu menjalankan dua pendekatan agar peserta yang terpengaruh tetap dapat menerima layanan kesehatan tanpa gangguan.

Harapan Pasien dan Masyarakat

Bagi Iwan dan pasien lain seperti dirinya, layanan BPJS PBI bukan sekadar program sosial biasa, melainkan penopang hidup utama. Mereka berharap pemerintah terus mempertahankan dan memperjelas mekanisme kepesertaan agar tidak terjadi pemutusan layanan yang mengancam kesehatan dan kehidupan pasien kronis.

“Saya berharap pemerintah tidak mencabut layanan yang kami butuhkan. Ini bukan cuma soal biaya, tetapi soal nyawa kami,” kata Iwan penuh harap sembari menjalani aktivitas di tempat cu