Ini Daftar Lengkap Negara yang Bergabung dengan Board of Peace Buatan Donald Trump
Jakarta, 14 Februari 2026 – Inisiatif Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, menarik perhatian dunia karena melibatkan sejumlah negara dalam upaya menyelesaikan konflik di Jalur Gaza dan mengupayakan perdamaian yang lebih luas. Board of Peace ini diluncurkan sebagai bagian dari rencana perdamaian yang dipromosikan oleh pemerintahan AS dan disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Trump memperkenalkan badan internasional ini pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada akhir Januari 2026 dan secara resmi menetapkan sebuah charter untuk mengatur struktur serta tugas Board of Peace. Tujuan awalnya adalah menyokong gencatan senjata di Gaza, kemudian diperluas ke agenda perdamaian global.
Apa Itu Board of Peace?
Board of Peace merupakan sebuah badan multilateral yang dibentuk di bawah arahan United Nations Security Council Resolution 2803 pada November 2025 — bertanggung jawab mengkoordinasikan pendanaan, stabilisasi, dan rehabilitasi pasca-perang di Gaza serta menjalankan fungsi mediasi konflik. Trump memosisikan dirinya sebagai ketua badan ini dan mengundang negara-negara di dunia untuk bergabung dalam struktur yang dipandang sebagai alternatif atau pelengkap peran PBB dalam beberapa perundingan keamanan internasional.
Bagi negara yang bergabung, Board of Peace menetapkan keanggotaan dengan kontribusi finansial hingga US$ 1 miliar bagi kursi permanen, meskipun ada keanggotaan non-permanen tanpa kontribusi tersebut. Ini menarik pro dan kontra, terutama karena beberapa negara besar dan sekutu tradisional AS belum bergabung.
Daftar Negara Anggota Board of Peace
Menurut data resmi yang diumumkan melalui akun media sosial Board of Peace dan pernyataan resmi dari pemerintahan AS serta dilaporkan oleh media internasional, berikut negara-negara yang telah bergabung sebagai anggota founding / pendiri Board of Peace:
Negara yang Bergabung
- Amerika Serikat (pendiri)
- Argentina
- Albania
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Belarus
- Bulgaria
- Cambodia
- Egypt (Mesir)
- Hungary
- Indonesia
- Jordan
- Kazakhstan
- Kosovo
- Kuwait
- Mongolia
- Morocco
- Pakistan
- Paraguay
- Qatar
- Saudi Arabia (Arab Saudi)
- Turkiye (Turki)
- United Arab Emirates (Uni Emirat Arab)
- Uzbekistan
- Vietnam
- Israel – yang menjadi anggota terbaru setelah pernyataan resmi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Daftar ini menunjukkan keikutsertaan negara-negara dari berbagai wilayah seperti Asia, Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa Timur, dan Amerika Latin.
Perlu dicatat bahwa beberapa media menyebut jumlah anggota awal sebagai 26 negara, namun dengan bergabungnya Israel, total anggota resmi menjadi 27 negara dan kemungkinan bertambah lagi seiring dengan pertemuan Board of Peace perdana.
Negara-Negara yang Belum Bergabung atau Menolak
Selain negara yang menerima undangan dan secara resmi menyatakan bergabung, beberapa negara besar serta sekutu tradisional Amerika Serikat tidak bergabung atau belum menyatakan status keanggotaannya, antara lain:
- United Kingdom (Inggris) – belum menyatakan bergabung
- France (Prancis) – menolak bergabung karena alasan prinsip dan peran PBB
- Germany (Jerman) – belum bergabung
- Italy (Italia) – menolak keanggotaan saat ini
- New Zealand (Selandia Baru) – menolak bergabung dalam bentuk saat ini
- Canada – diundang namun undangan ditarik oleh pemerintahan Trump setelah kritik publik dari Perdana Menteri Canada.
Langkah banyak negara Barat menghindari partisipasi dipandang sebagai reaksi terhadap kekhawatiran bahwa Board of Peace bisa beroperasi di luar mekanisme PBB yang sudah ada atau bahkan memengaruhi mandat organisasi internasional tradisional.
Konteks dan Tujuan Board of Peace
Inisiatif Board of Peace dilancarkan oleh Presiden Trump tak lama setelah konflik panjang di Gaza dan perang yang telah memicu krisis kemanusiaan luas. Trump memperkenalkan konsep ini dengan tujuan tidak hanya menyokong gencatan senjata, tetapi juga menangani rekonstruksi, stabilisasi, dan pemulihan jangka panjang di wilayah yang hancur oleh peperangan.
Dalam pertemuan pertama yang direncanakan berlangsung di Washington pada 19 Februari 2026, Trump diperkirakan akan mengumumkan rencana pendanaan multi-miliar dolar AS untuk rekonstruksi Gaza serta potensi pengerahan pasukan International Stabilization Force (ISF) yang bertujuan menjaga perdamaian di wilayah tersebut.
Selain itu, badan ini juga diproyeksikan menjadi platform diplomatic dan masalah perdamaian global yang lebih luas, mencakup meredam konflik lain di luar Timur Tengah — meskipun kritik menyatakan bahwa struktur dan kepemimpinan badan ini bisa mengikis peran PBB dan mekanisme multilateralisme tradisional.
Respon Diplomatik Dunia
Penerimaan Board of Peace di kalangan negara anggota relatif beragam. Karena provokasi geopolitik yang dilakukan oleh persetujuan anggota, beberapa negara melihat ini sebagai peluang diplomatik untuk ikut ambil bagian dalam upaya stabilisasi Gaza dan pembangunan wilayah pasca konflik. Negara-negara Muslim seperti Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Indonesia, dan Turkiye menyatakan dukungan mereka demi menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah.
Sementara itu, beberapa negara Barat yang menolak bergabung menganggap badan ini terlalu dipengaruhi oleh kepemimpinan tunggal AS atau kurang selaras dengan mandat PBB yang lebih luas. Kritik ini mencerminkan perdebatan internasional tentang efektivitas mekanisme perdamaian baru versus institusi multilateral yang sudah ada.
Dinamika Keanggotaan yang Berubah
Dengan bergabungnya Israel secara resmi, Board of Peace kini mencakup negara yang sebelumnya merupakan pihak konflik utama terkait wilayah Palestina. Ini menunjukkan perubahan signifikan dalam diplomasi kawasan dan posisi negara dalam pendekatan perdamaian yang digagas oleh badan ini.
Negara lain yang belum bergabung masih dalam tahap pertimbangan atau enggan berkomitmen mengingat beberapa syarat keanggotaan yang membebankan kontribusi finansial besar atau kekhawatiran soal kedaulatan diplomatik mereka. Sebagian negara juga menunggu perkembangan mandat serta efek Board of Peace terhadap isu global yang lebih luas sebelum membuat keputusan resmi.
Kesimpulan
Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump telah menarik perhatian global sebagai platform baru yang menggabungkan hingga 27 negara anggota dari berbagai kawasan dunia untuk mendukung perdamaian, khususnya di Gaza. Inisiatif ini mencakup negara-negara Asia, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Amerika Latin, meskipun banyak negara Barat dan sekutu tradisional AS memilih tidak ikut serta.
Debat internasional masih berlangsung mengenai peran dan hubungan badan ini dengan lembaga internasional lain seperti PBB, namun keberadaan Board of Peace jelas menciptakan dinamika baru dalam diplomasi perdamaian global di era pasca konflik besar.
