Tak Disangka! Inilah Alasan Pejuang Palestina Bersikeras Tolak Pasukan Internasional di Gaza
Jakarta, BeritaSekarang.id – Kelompok-kelompok pejuang di Palestina menyampaikan kekhawatirannya soal rencana AS yang ingin mengirim pasukan internasional ke Gaza. Menurut mereka, langkah itu seperti upaya menempatkan Gaza di bawah “perwalian asing” dan membuat rakyat Palestina tidak bisa menentukan nasibnya sendiri.
- Alasan Penolakan Pasukan Internasional di Gaza
Dalam pernyataan bersama, mereka menjelaskan bahwa mandat internasional yang diusulkan itu bisa membuka pintu bagi pihak luar untuk mengatur keputusan penting Palestina. Mereka takut pengelolaan Gaza nantinya malah berada di tangan lembaga internasional dengan kekuasaan luas, sehingga orang Palestina kehilangan hak untuk mengatur wilayah mereka sendiri.
Kelompok-kelompok ini juga menegaskan bahwa jika ada bantuan kemanusiaan, seharusnya tetap dijalankan melalui lembaga-lembaga Palestina dan PBB—bukan dikuasai pihak luar. Mereka ingin bantuan diberikan murni berdasarkan kebutuhan warga Gaza, bukan dijadikan alat politik atau tekanan yang bisa mengubah kondisi internal wilayah tersebut.
Mereka menolak keras ide bahwa bantuan dikelola oleh pihak asing karena hal itu bisa membuat bantuan berubah menjadi alat kontrol. Mereka juga menyoroti pentingnya mempertahankan peran UNRWA, badan PBB yang mengurus pengungsi Palestina, karena lembaga ini dianggap sebagai saksi internasional atas hak-hak para pengungsi.
Selain itu, mereka menolak adanya klausul yang memungkinkan penggunaan senjata di Gaza atau yang berpotensi melanggar hak rakyat Palestina untuk melawan pendudukan Israel. Menurut mereka, urusan soal senjata dan keamanan adalah hal yang hanya boleh diputuskan oleh orang Palestina sendiri dalam proses politik menuju akhir pendudukan dan pembentukan negara Palestina.
Kelompok-kelompok perlawanan itu juga memperingatkan bahwa pasukan multinasional berisiko justru bekerja selaras dengan Israel jika berkoordinasi langsung dengan Tel Aviv. Kalau pun ada misi internasional di masa depan, mereka ingin misi itu murni berada di bawah wewenang PBB, berkoordinasi hanya dengan lembaga resmi Palestina, dan terbatas pada perlindungan warga, distribusi bantuan, serta upaya memisahkan pasukan—bukan menjadi semacam “pemerintahan baru”.
Mereka menolak segala bentuk kehadiran militer asing, campur tangan, atau kontrol internasional di Gaza, karena dianggap sebagai serangan langsung terhadap kedaulatan Palestina. Mereka juga menekankan pentingnya mekanisme internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran yang terjadi, termasuk kondisi kemanusiaan yang semakin memburuk.
Di akhir pernyataan, mereka menyebut bahwa model paling masuk akal untuk Gaza adalah kerangka kerja Arab–Islam. Menurut mereka, masa depan Gaza harus ditentukan berdasarkan kehendak rakyat Palestina sendiri. Dalam model itu, Hamas disebut akan menyerahkan pemerintahan kepada komite administratif transisi yang diisi teknokrat independen.
Pernyataan ini dirilis menjelang pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB terkait fase kedua rencana AS untuk Gaza, yang mencakup pengiriman pasukan internasional serta langkah-langkah menuju pembentukan negara Palestina.
Sementara itu, gencatan senjata yang dimulai pada 10 Oktober—hasil mediasi Mesir, Qatar, AS, dan Turki—masih rapuh. Israel dituding terus melakukan pelanggaran dan menghambat proses menuju fase kedua yang seharusnya mengatur urusan keamanan dan administrasi di Gaza.
- Kesimpulan
Faksi-faksi perlawanan Palestina menolak rencana AS yang ingin mengerahkan pasukan internasional ke Gaza karena dianggap dapat membuka ruang bagi campur tangan asing dan mengurangi kendali rakyat Palestina atas wilayah mereka sendiri.
