Sibuk Perang Lawan Russia, 41 Anggota DPR Ukraina Malah Korupsi
BeritaSekarang.id, KYIV – Ketika Ukraina sedang dilanda perang melawan invasi Rusia, puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-nya justru diselidiki atas dugaan korupsi. Kantor Kejaksaan Anti-Korupsi Khusus (SAPO) mengungkap total 41 anggota parlemen yang sedang diselidiki.
Pada akhir Desember, lembaga anti-korupsi tersebut melaporkan telah membongkar jaringan suap di Parlemen dalam skandal korupsi tingkat tinggi terbaru yang mengguncang Ukarina dalam beberapa bulan terakhir.
“Secara total, SAPO telah melibatkan 41 anggota Parlemen dari konvokasi kesembilan Verkhovna Rada,” kata Kepala SAPO, Oleksandr Klymenko, pada hari Senin, seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (27/11/2026). Verkhovna Rada adalah nama Ukraina untuk badan legislatif nasional.
Menurutnya, selama dekade terakhir, SAPO dan lembaga afiliasinya-Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NABU) telah melibatkan sekitar 79 mantan dan anggota parlemen Ukraina saat ini dalam penyelidikan dugaan korupsi.
Menurut Klymenko, lembaga anti-korupsi mengungkap skema di mana sejumlah rekan lama Presiden Volodymer Zelensky, TImur Mindich. Dua menteri dan kepala staf pemimpin Ukraina, ANdriy Yermak, mengundurkan diri setelah terungkapnya skandal itu.
Partai Pelayan Rakyat pemimpin Zelensky telah memegang mayoritas suara di Verkhovna Rada kesembilan saat ini, sejak terpilih dalam pemilu cepat pada tahun 2019. Namun, Zelensky menolak untuk mengadakan pemilu parlemen atau presiden sejak saat itu, dengan alasan darurat militer ditengah perang melawan Rusia.
Awal bulan ini, dia memperpanjang situasi darurat militer dan mobilisasi umum selama 90 hari lagi.
Moskow berpendapatan bahwa Zelensky adalah pemimpin yang tak sah, karena masa jabatannya berakhir pada Mei 2024. Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa tatus Zelensky membuat legalitas kesepakatan damai apa pun yang ditandatangani dengannya diragukan.
- Kesimpulan
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan puluhan anggota parlemen Ukraina menunjukkan bahwa perang tidak serta-merta menghentikan praktik penyalahgunaan kekuasaan. Di saat negara membutuhkan stabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik, skandal ini justru memperburuk citra pemerintahan Ukraina di mata domestik maupun internasional.
