Kecelakaan Maut Bus PO Cahaya Trans di Tol Krapyak: 16 Tewas, DPR Minta Izin PO Dicabut
Semarang — Sebuah kecelakaan tragis menimpa Bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada dini hari Senin (22/12/2025). Insiden ini menewaskan 16 penumpang dan melukai puluhan lainnya, memicu reaksi keras dari Komisi V DPR RI yang menuntut pencabutan izin operasional perusahaan bus tersebut.
Kecelakaan terjadi sekitar pukul 00.30 WIB, ketika bus yang membawa puluhan penumpang dari Jatiasih, Bekasi menuju Yogyakarta hilang kendali, menabrak pembatas jalan dan terguling di tol.
Korban Jiwa dan Luka-luka
Menurut data gabungan posko Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, dari 34 orang yang berada di dalam bus, 16 dinyatakan meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Beberapa korban masih dirawat di rumah sakit setempat.
Di antara korban tewas terdapat keluarga yang melakukan perjalanan mudik, termasuk seorang ibu dan anaknya asal Cangkringan, Sleman yang menjadi salah satu keluarga korban dalam tragedi ini.
Salah satu penumpang yang selamat, Sutiadi (67), mengenang detik-detik sebelum kecelakaan terjadi. Ia menjelaskan bahwa bus melaju sangat cepat saat menuruni jalan tol sampai akhirnya hilang kendali dan terguling.
Polisi Temukan Sopir Negatif Narkoba
Pihak kepolisian Polda Jawa Tengah menyatakan bahwa sopir bus PO Cahaya Trans yang terlibat kecelakaan telah diperiksa dan hasil tes narkoba menunjukkan negatif. Namun, penyelidikan masih berlanjut untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan.
Analisis awal kecelakaan menunjukkan kemungkinan besar bus hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi di tikungan tol sehingga menabrak pembatas jalan, yang menyebabkan kendaraan terguling. Hasil investigasi teknis masih terus diproses oleh aparat terkait.
Sorotan Kelayakan Bus: Tidak Laik Jalan
Temuan mengejutkan muncul dari hasil pemeriksaan teknis armada yang mengalami kecelakaan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengungkap bahwa bus tersebut sebelumnya sudah dinyatakan tidak laik jalan dan seharusnya tidak boleh beroperasi.
Pengecekan melalui sistem administrasi dan fisik kendaraan menunjukkan bahwa hasil ramp check pada 9 Desember 2025 menyatakan bus tersebut tidak memenuhi standar teknis yang layak untuk mengangkut penumpang. Meski demikian, bus tetap beroperasi hingga kecelakaan terjadi.
Reaksi DPR: Minta Izin Operasional Dicabut
Menanggapi tragedi ini, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan dukacita yang mendalam atas tewasnya puluhan penumpang akibat kecelakaan bus PO Cahaya Trans. Ia menilai kecelakaan tersebut bukan hanya persoalan sopir semata, tetapi merupakan bukti lemahnya pengawasan terhadap angkutan umum di Indonesia.
Lasarus menegaskan bahwa pihak perusahaan bus harus bertanggung jawab penuh, dan desakan DPR bukan sekadar mencari kambing hitam atas sopirnya saja. Menurutnya, otoritas terkait harus mempertimbangkan pencabutan izin operasional PO Cahaya Trans jika terbukti ada kelalaian serius dalam pengelolaan armadanya.
“Izin operasional perusahaan bus yang bersangkutan perlu dicabut,” ujarnya, menegaskan bahwa keselamatan transportasi umum tidak boleh dikompromikan.
Selain itu, anggota Komisi V lainnya juga meminta agar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan segera menindaklanjuti dan menegakkan standar keselamatan sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP), terutama saat periode libur panjang seperti saat ini.
Evaluasi Keselamatan Transportasi Nasional
Tidak hanya DPR, partai politik seperti Golkar juga turut memberikan pernyataan terkait peristiwa ini. Anggota Golkar sekaligus Ketua Harian DPD Golkar, Daniel Mutaqien Syaifuddin, menilai bahwa kecelakaan ini merupakan “alarm keras” bagi negara untuk lebih serius membenahi keselamatan transportasi umum darat di Indonesia.
Menurut Daniel, kecelakaan yang terjadi di jalan tol — yang seharusnya memiliki standar keselamatan tinggi — menunjukkan bahwa manajemen risiko, kepatuhan operasional, serta kesiapan pengemudi dan armada masih memiliki celah besar.
Ia kemudian mendorong evaluasi menyeluruh terhadap titik-titik rawan kecelakaan, penerapan teknologi keselamatan seperti pembatas kecepatan elektronik, pemantauan armada secara real-time, dan pengawasan jam kerja sopir untuk mencegah kelelahan yang bisa berdampak fatal.
Proses Identifikasi Korban
Pihak kepolisian bersama tim SAR telah melakukan identifikasi jenazah korban meninggal, yang melibatkan pemeriksaan sidik jari, ciri fisik, serta properti korban. Identifikasi ini penting untuk memastikan keluarga korban dapat menerima jenazah dengan cepat dan layak.
Selain itu, penanganan luka bagi korban selamat terus dilakukan oleh rumah sakit di sekitar lokasi kejadian, dengan prioritas pemulihan fisik maupun dukungan psikososial bagi para penyintas dan keluarga yang terdampak.
Investigasi Penyebab Lengkap
Penyebab pasti kecelakaan masih menunggu hasil investigasi menyeluruh dari aparat kepolisian, KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi), dan instansi terkait. DPR dan berbagai pihak menilai investigasi yang transparan sangat penting guna mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian teknis, administratif, atau faktor manusia seperti kelelahan pengemudi.
Selain itu, evaluasi menyeluruh juga dituntut untuk melihat apakah standar perizinan, pemeriksaan fisik armada, dan pemenuhan SOP telah dijalankan dengan baik sejak awal sebelum bus tersebut beroperasi.
Libur Natal dan Tahun Baru: Peningkatan Mobilitas
Kecelakaan ini terjadi di tengah periode libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, di mana arus transportasi umum — terutama bus antarkota antarpovinsi — mengalami lonjakan signifikan. Lonjakan ini meningkatkan tekanan pada sistem transportasi nasional untuk memastikan keselamatan dan kelayakan armada yang digunakan. inilah.com
Para pakar transportasi nasional sering mengingatkan pentingnya pengawasan ekstra pada masa liburan, karena meningkatnya mobilitas masyarakat sering diikuti dengan peningkatan risiko kecelakaan jika standar keselamatan tidak ditegakkan.
Kesimpulan: Tuntutan Perubahan Sistem Transportasi Umum
Tragedi kecelakaan Bus PO Cahaya Trans yang menewaskan 16 orang menjadi panggilan serius bagi otoritas transportasi nasional untuk meningkatkan standar keselamatan, memperketat perizinan armada, serta memastikan SOP benar-benar dipatuhi oleh semua operator bus.
Desakan Komisi V DPR RI untuk mencabut izin operasional perusahaan menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga legislatif perlu mengambil tindakan tegas terhadap praktik yang berpotensi mengancam keselamatan publik.
Kelanjutan proses investigasi, evaluasi teknis, dan implementasi rekomendasi keselamatan akan menjadi kunci untuk mencegah tragedi serupa terjadi di masa yang akan datang — sebuah langkah penting dalam mempertahankan hak masyarakat atas transportasi umum yang aman dan andal.
