Perang Thailand-Kamboja: Waka Komisi I DPR Dorong RI Aktif Jadi Mediator

Jakarta — Indonesia didorong untuk mengambil peran sebagai mediator dalam perang Thailand-Kamboja, kata Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, demi menciptakan perdamaian dan stabilitas regional
Konflik bersenjata yang terjadi antara Thailand dan Kamboja kembali memunculkan perhatian internasional. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menekankan pentingnya peran Indonesia sebagai mediator aktif dalam menyelesaikan ketegangan kedua negara tetangga tersebut. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya insiden perbatasan yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di kawasan perbatasan.

Konflik dan Dampaknya

Bentrok bersenjata antara Thailand dan Kamboja telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Media setempat melaporkan adanya serangan artileri dan baku tembak di beberapa pos perbatasan. Insiden ini menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, serta memicu pengungsian warga sipil yang tinggal di zona konflik. Pemerintah kedua negara telah mengerahkan militer dan aparat keamanan untuk menstabilkan situasi, namun ketegangan masih terasa tinggi.

Menurut laporan, konflik ini berakar dari sengketa wilayah yang telah berlangsung puluhan tahun, terutama di daerah perbatasan Provinsi Surin, Thailand, dan Provinsi Oddar Meanchey, Kamboja. Sengketa tersebut tidak hanya bersifat politik, tetapi juga terkait akses sumber daya alam, seperti tanah subur dan hutan yang menjadi sumber ekonomi lokal.

Dorongan Indonesia Sebagai Mediator

Dalam konteks ini, Meutya Hafid menyatakan bahwa Indonesia memiliki kapasitas diplomatik dan pengalaman dalam menyelesaikan konflik regional. Sebagai negara yang tergabung dalam ASEAN, peran RI sebagai mediator dinilai strategis untuk meredakan ketegangan dan memastikan tercapainya kesepakatan damai.

“Indonesia memiliki tradisi diplomasi yang kuat di kawasan Asia Tenggara. Kami mendorong pemerintah untuk mengambil inisiatif aktif sebagai mediator, sehingga konflik tidak berlarut-larut dan stabilitas regional tetap terjaga,” ujar Meutya dalam keterangan persnya.

Komisi I DPR juga menekankan bahwa peran Indonesia tidak sekadar mengirimkan misi diplomatik, tetapi juga memfasilitasi dialog terbuka antara kedua pihak, termasuk penempatan pengamat independen untuk memantau situasi perbatasan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi eskalasi konflik dan membangun kepercayaan antara Thailand dan Kamboja.

Reaksi ASEAN dan Internasional

ASEAN dan PBB turut menyoroti eskalasi ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja. Sekretaris Jenderal ASEAN, Dionigi Alaimo, menyatakan bahwa perdamaian dan stabilitas regional merupakan prioritas utama. Beberapa negara anggota ASEAN mendorong negosiasi langsung antara Thailand dan Kamboja, dengan dukungan mediator dari negara-negara netral di kawasan.

Meutya menambahkan bahwa keterlibatan Indonesia juga dapat meningkatkan kredibilitas ASEAN dalam menangani konflik antaranggota. Pendekatan diplomatik yang seimbang dan adil dianggap mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi penyelesaian sengketa perbatasan tanpa kekerasan lebih lanjut.

Langkah Strategis yang Didorong Indonesia

Beberapa langkah strategis yang diusulkan oleh DPR RI untuk memperkuat peran Indonesia sebagai mediator meliputi:

1. Menginisiasi pertemuan bilateral Thailand-Kamboja di Jakarta atau lokasi netral lain.
2. Menyediakan platform dialog untuk membahas isu-isu sensitif seperti wilayah, sumber daya alam, dan pengungsi.
3. Menempatkan pengamat netral untuk memantau pergerakan militer di perbatasan dan memastikan kepatuhan terhadap gencatan senjata.
4. Mendorong kerjasama jangka panjang di sektor ekonomi dan budaya untuk membangun kepercayaan antarnegara.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang stabil dan mengurangi risiko konflik yang lebih luas.

Harapan Stabilitas Regional

Dengan keterlibatan aktif Indonesia, diharapkan Thailand dan Kamboja dapat mencapai kesepakatan damai tanpa perlu melibatkan kekuatan eksternal. Langkah diplomatik ini sejalan dengan visi ASEAN yang mengedepankan stabilitas, perdamaian, dan kerja sama regional.