4 Tahun Invasi Rusia, Ukraina Kirim Pesan Keras: Damai Harus Adil, Bukan Sekadar Henti Tembak!

BeritaSekarang, Jakarta – Empat tahun sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022, pemerintah Ukraina kembali menegaskan bahwa agresi tersebut bukan hanya serangan terhadap kedaulatan negaranya, tetapi juga tantangan serius terhadap tatanan internasional yang berbasis aturan.

Invasi itu, menurut pernyataan resmi Ukraina, merupakan pelanggaran nyata terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional yang menjunjung tinggi kedaulatan, integritas wilayah, serta larangan penggunaan kekuatan terhadap negara lain.

Penegasan tersebut disampaikan Kuasa Usaha (Charge d’Affaires) Kedutaan Besar Ukraina di Jakarta, Yevhenia Shynkarenko, dalam pembukaan pameran foto bertajuk “Four Years of Resilience” di ruang seni Dia.lo.gue, Jakarta Selatan, Senin (23/2/2026). Pameran itu digelar untuk memperingati empat tahun perang yang masih berlangsung dan untuk mengingatkan publik internasional akan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan.

Dalam sambutannya, Shynkarenko menekankan bahwa Ukraina tidak mencari jeda konflik yang bersifat sementara, melainkan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Menurutnya, perdamaian harus dibangun di atas penghormatan terhadap hukum internasional dan pemulihan penuh kedaulatan Ukraina.

Di sisi lain, komunitas internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan penyelesaian melalui jalur diplomatik. Sejumlah negara dan lembaga global menilai bahwa perang berkepanjangan telah memperburuk krisis kemanusiaan, mengganggu stabilitas kawasan, serta berdampak pada ketahanan pangan dan energi dunia.

Memasuki tahun keempat konflik, posisi kedua belah pihak masih bertolak belakang. Ukraina menegaskan haknya untuk mempertahankan wilayah dan kedaulatannya, sementara Rusia menyatakan tindakannya berkaitan dengan kepentingan keamanan nasionalnya. Perbedaan mendasar inilah yang hingga kini membuat upaya perdamaian belum mencapai titik temu.

Melalui pameran tersebut, Ukraina ingin menyampaikan pesan bahwa ketahanan rakyatnya bukan sekadar simbol perlawanan, tetapi juga seruan agar prinsip-prinsip hukum internasional ditegakkan secara konsisten—tanpa standar ganda dan tanpa kompromi terhadap kedaulatan negara.

“Pada 24 Februari 2026, kita menandai empat tahun sejak Federasi Rusia meluncurkan invasi skala penuh yang tidak beralasan terhadap Ukraina, sebuah perang agersi yagn secara terang-terangan melanggar Piagam PBB dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional,” tegasnya.

Namun, menurut Shynkarenko, perang bagi Ukarina tidak dimulai pada 2022.

“Perang ini dimulai pada Februari 2014, dengan pendudukan ilegal Krimea dan dimulainya agresi bersenjata di Ukarina timur. Selama delapan tahun, Ukaraina bertahan,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pada 24 Februari 2022, Kremlin secara terbuka berupaya menghancurkan kedaulatan Ukraina.

“Ini bukan hanya serangan terhadap Ukraina. Ini adalah serangan langsung terhadap tatanan internasional,” tutur Shynkarenko.

Pameran foto “Four Years of Resilience” menghadirkan 39 karya fotografer Ukraina dan dibuka untuk publik hingga Selasa (24/2). Melalui gambar-gambar tersebut, publik diajak melihat langsung dampak perang yang telah memasuki tahun keempat—bukan hanya dari sisi militer, tetapi juga kemanusiaan.

Empat tahun berselang sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Shynkarenko menegaskan bahwa serangan masih terus berlangsung. Ia menyebut rudal dan drone Rusia menghantam kota-kota Ukraina hampir setiap hari.

Dalam satu pekan terakhir saja, berdasarkan data yang disampaikan pihak Ukraina, Rusia meluncurkan sekitar 1.300 drone, lebih dari 1.200 bom udara berpemandu, serta 50 rudal—sebagian besar rudal balistik. Data tersebut merujuk pada laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.

Menurut sumber yang sama, sejak awal invasi, Rusia disebut telah kehilangan 1.254.450 personel militer serta ribuan alutsista, termasuk 11.676 tank, 37.319 sistem artileri, 435 pesawat tempur, 347 helikopter, dan lebih dari 135 ribu drone tempur berbagai jenis. Angka-angka ini merupakan klaim resmi militer Ukraina dan tidak dapat diverifikasi secara independen dalam situasi perang yang masih berlangsung.

“Biaya untuk menduduki satu kilometer wilayah Ukraina bagi tentara Rusia adalah 156 prajurit,” ujar Shynkarenko. Ia juga menyoroti beban ekonomi perang yang dinilai seharusnya dapat dialihkan untuk pembangunan domestik Rusia.

Namun, ia mengakui bahwa harga yang dibayar Ukraina untuk mempertahankan diri juga sangat besar. Hampir 23 persen wilayah Ukraina—sekitar 137.000 kilometer persegi—disebut telah tercemar ranjau. Sejak Oktober 2025, menurut pernyataannya, sedikitnya 8,5 gigawatt kapasitas pembangkit listrik Ukraina rusak akibat serangan, yang berdampak langsung pada ketahanan energi terutama di musim dingin.

“Fasilitas nuklir digunakan untuk pemerasan. Situs warisan budaya menjadi sasaran. Lebih dari 800 fasilitas olahrga rusak atau hancur, dan 650 atlet serta pelatih Ukraina tewas

• Perdamaian yang Adil

Shynkarenko menegaskan bahwa Ukraina tidak menginginkan gencatan senjata semu.

“Kami tidak membutuhkan penghentian sementara yang hanya membekukan situasi di garis depan. Kami tidak membutuhkan jeda yang melegitimasi pendudukan. Kami membutuhkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan.” kata Synkarenko

Ia menjabarkan bahwa perdamaian yang adil berarti:

• Penarikan penuh pasukan Rusia dari seluruh wilayah Ukraina yang diakui * secara internasional;
• Pemulihan integritas teritorial;
• Akuntabilitas atas kejahatan perang;
• Pemulangan anak-anak Ukraina yang dideportasi serta tawanan perang;
• Jaminan keamanan yang andal untuk mencegah agresi terulang.

“Perdamaian tanpa keadilan akan menormalisasi agresi. Dan itu akan membahayakan setiap negara berdaulat,” tegasnya.

• Posisi Indonesia Sangat Penting

Shynkarenko mengungkapkan secara tegas bahwa indonesia sebagai negar ayang dibangun diatas prinsip keadaulatan dan integritas teritorial.

“Bagi Indonesia — negara yang berdiri di atas kedaulatan, integritas wilayah, dan hidup berdampingan secara damai — prinsip-prinsip ini adalah fondasi,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa sebagai negara kepulauan dan suara penting Global South, Indonesia memahami bahwa kedaulatan dan kebebasan navigasi bukan konsep abstrak.

“Ukraina berjuang untuk prinsip yang sama — di Laut Hitam, di perairan teritorial kami, dan di seluruh perbatasan kami yang diakui secara internasional,” terang Shynkarenko.

Dalam sesi tanya jawab dengan awak media, Shynkarenko disinggung soal dukungan Indonesia merujuk pada fakta bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah dua kali mengunjungi Rusia, namun belum sekalipun ke Ukraina.

“Sikap pemerintah Indonesia sudah jelas dan telah disampaikan lebih dari sekali, termasuk saat Indonesia memberikan suara di PBB untuk resolusi yang mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Sikap tersebut tidak dapat ditawar,” jawabnya.

“Kami menghargai bahwa Indonesia memiliki sikap dan posisi yang jelas, dan kami berharap hal itu akan terus dipertahankan. Terkait kerja sama dan kunjungan, pada dasarnya Ukraina adalah negara yang memperjuangkan prinsip bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan dengan siapa mereka bekerja sama dan aliansi mana yang ingin mereka pilih. Tentu saja, kami berharap Indonesia akan membuat pilihan yang tepat dan pilihan tersebut akan menguntungkan kepentingan nasionalnya sendiri.”

• Tetap Bertahan Ditengah Agresi Skala Besar Rusia

Di tengah agresi yang berlanjut, sebut Shynkarenko, Ukraina memilih untuk tetap membangun. Ia membagikan semangat juang pekerja di sektor energi Ukraina.

“Bagian tersulit adalah ketika Anda memulihkan semuanya — lalu semuanya dihancurkan lagi, dan Anda harus memulai dari awal,” tuturnya, seraya menjelaskan bagaimana para teknisi bekerja dalam suhu beku dan ancaman serangan untuk memperbaiki pembangkit listrik dan gardu induk.

“Mereka memulai lagi. Mereka memulai lagi karena rumah sakit membutuhkan listrik. Karena keluarga membutuhkan pemanas. Karena anak-anak membutuhkan cahaya.”

Menurutnya, rekonstruksi bukan sekadar membangun gedung, melainkan memulihkan martabat dan hak untuk hidup dengan aman.

Di tengah perang, Ukraina tetap berkontribusi pada ketahanan pangan global melalui program Grain from Ukraine, yang telah mengirim lebih dari 320 ribu ton produk pertanian ke 18 negara yang membutuhkan, termasuk Ethiopia, Somalia, Sudan, Yaman, Nigeria, dan Palestina.

Agresi Rusia, ungkap Shynkarenko, tidak bisa dibenarkan dengan narasi sejarah.

“Rusia mencoba membenarkan agresinya dengan mitos sejarah. Ia menyangkal kenegaraan dan bahasa Ukraina. Tetapi jika demikian, mengapa ada catatan sejarah tentang pelarangan bahasa dan budaya Ukraina berulang kali — dari Kekaisaran Rusia hingga rezim Soviet?” tanya Shynkarenko

Ia kemudian menyampaikan pesan yang tegas, “Kedaulatan dan integritas teritorial negara yang diakui secara internasional tidak dapat dinegosiasikan. Penentuan nasib sendiri adalah hak menurut hukum internasional. Tidak ada ‘dua sisi’ ketika warga sipil sengaja dibunuh. Agresi tidak boleh diberi hadiah.”

“Ukraina memilih ketahanan. Ukraina memilih keadilan. Ukraina memilih perdamaian — perdamaian yang berakar pada hukum,” bebernya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Duta Besar (Dubes) Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi mengungkapkan, “Empat tahun ini telah menghancurkan kehidupan jutaan warga Ukraina. Ketika Anda berkeliling melihat pameran ini, Anda tidak akan melihat angka-angka statistik atau deretan tahun. Anda akan melihat wajah-wajah. Anda akan melihat seorang ibu memeluk anaknya, seorang ayah menunggu panggilan dari tentara, sebuah kota yang hancur menjadi puing-puing. Setiap gambar menceritakan kisah—bukan hanya kisah kehancuran, tetapi juga kisah ketangguhan.”

“Ini bukan hanya kisah tentang perang, tetapi juga kisah tentang martabat. Dan saya percaya bahwa martabat itu penting di mana pun. Martabat sebagai prinsip sangatlah penting. Kita tidak hanya berbicara tentang wilayah, tetapi tentang prinsip-prinsip yang mengikat kita semua: prinsip-prinsip Piagam PBB—kedaulatan, integritas wilayah, penyelesaian sengketa secara damai, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional,” ujar Dubes Chaibi.

“Prinsip-prinsip tersebut bukanlah prinsip Barat, melainkan prinsip universal. Prinsip-prinsip ini dibentuk oleh sejarah, termasuk sejarah bangsa-bangsa yang berjuang untuk kemerdekaan, martabat, dan hak menentukan nasib sendiri. Saya rasa Indonesia memahami kisah ini lebih baik dari siapa pun. Semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, mengingatkan kita bahwa persatuan menjadi kuat ketika berakar pada rasa saling menghormati—menghormati perbedaan, menghormati batas wilayah, menghormati kedaulatan. Ketika perbatasan diubah dengan kekerasan, fondasi kepercayaan internasional mulai terkikis. Dan tanpa kepercayaan, tidak akan ada perdamaian. Inilah sebabnya mengapa apa yang terjadi di Ukraina penting bagi kita semua.”

Dubes Chaibi lebih lanjut mengatakan, “Ukraina telah menyatakan kesiapan untuk menempuh jalan perdamaian, dan Uni Eropa mendukung setiap jalur perdamaian yang kredibel. Namun perdamaian itu harus selaras dengan Piagam PBB. Perdamaian tidak boleh menjadi hadiah bagi agresi atau bentuk normalisasi penggunaan kekerasan. Perdamaian harus adil, dan harus berkelanjutan. Ini sangat penting bagi Uni Eropa. Itulah sebabnya kami berdiri bersama Ukraina—secara politik, ekonomi, militer, dan diplomatik.”

“Dan sebagaimana kita berdiri untuk perdamaian dan keadilan di Palestina, kita juga berdiri untuk perdamaian dan keadilan di Ukraina. Ini bukan dua isu yang saling bersaing, melainkan wujud dari komitmen yang sama.”

• Desak Dunia Internasional untuk Hentikan Invasi Rusia

Ketika ditanya optimisme Ukraina akan perdamaian yang ditengahi Amerika Serikat (AS) di mana Presiden Donald Trump saat ini lebih banyak bicara soal Timur Tengah, Shynkarenko menuturkan, “Memang benar bahwa Presiden Trump sangat fokus pada penyelesaian konflik di Timur Tengah. Namun kami tetap melihat adanya berbagai upaya untuk menyelesaikan situasi dan mengakhiri perang yang dimulai oleh Rusia. Dengan dukungan AS, sudah ada beberapa putaran negosiasi.”

“Namun pesan kami jelas: bukan Ukraina yang perlu ditekan untuk berdamai. Kami adalah pihak yang menginginkan perdamaian secepat mungkin. Rakyat kami, pemerintah kami, dan presiden kami telah menunjukkan dan melakukan segala upaya untuk itu. Satu-satunya negara yang perlu ditekan untuk mencapai perdamaian—bukan hanya oleh AS, tetapi oleh seluruh masyarakat internasional—adalah Rusia.”

Dubes Chaini menguatkan pernyataan Shynkarenko, “Ada satu negara yang hadir di setiap pertemuan dengan membawa proposal, dan ada negara lain yang menunda, menghindar, mengatakan satu hal tetapi melakukan hal lain.”

• Kesimpulan

Empat tahun sejak invasi Rusia ke Ukraina, pemerintah Ukraina menegaskan bahwa konflik ini bukan sekadar sengketa wilayah, tetapi pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan hukum internasional. Ukraina menekankan perlunya perdamaian yang adil dan berkelanjutan, bukan gencatan senjata sementara, dengan syarat penarikan pasukan Rusia, pemulihan wilayah, pertanggungjawaban atas kejahatan perang, pemulangan anak-anak dan tawanan, serta jaminan keamanan.

Pameran foto “Four Years of Resilience” menyoroti dampak kemanusiaan perang, sekaligus menunjukkan ketahanan rakyat Ukraina dalam menghadapi agresi berskala besar. Ukraina juga menekankan dukungan prinsip kedaulatan dan integritas wilayah yang selaras dengan hukum internasional, dengan posisi penting bagi negara seperti Indonesia.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia menegaskan bahwa perdamaian harus menghormati Piagam PBB, tidak memberi hadiah bagi agresi, dan harus bersifat adil serta berkelanjutan. Ukraina meminta dunia internasional menekan Rusia, bukan Ukraina, untuk mencapai penyelesaian damai.

Intinya, Ukraina menekankan perdamaian yang adil, keadilan bagi korban agresi, dan ketahanan negara sebagai fondasi lawan agresi, sambil mengajak komunitas internasional mematuhi prinsip universal kedaulatan dan hukum internasional.