Tarik Pasukan dari Gaza? Israel Ungkap Syarat yang Mengejutkan

Gaza – Israel menegaskan tidak akan menarik pasukannya dari Jalur Gaza tanpa syarat. Ada satu tuntutan yang disebut mutlak: Hamas harus dilucuti sepenuhnya dari persenjataan.

Pemerintah Israel menilai, tanpa pelucutan senjata, setiap kesepakatan hanya akan menjadi jeda sementara sebelum konflik kembali meledak. Karena itu, penarikan pasukan bukan sekadar soal waktu, melainkan soal jaminan keamanan yang konkret.

Penegasan ini disampaikan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, saat fase kedua gencatan senjata Gaza resmi dimulai. Fase ini merupakan bagian dari rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengakhiri perang yang telah mengguncang kawasan.

Dalam skema tersebut, Hamas diwajibkan melucuti senjata sebagai langkah awal menuju stabilitas jangka panjang. Sebagai imbalannya, Israel akan menarik pasukannya dari wilayah Jalur Gaza. Namun, Israel menegaskan bahwa proses itu tidak akan berjalan jika tuntutan utama mereka tidak dipenuhi sepenuhnya.

Situasi ini menempatkan kedua pihak pada persimpangan krusial. Jika Hamas bersedia menyerahkan senjata, peluang menuju deeskalasi terbuka lebar. Namun jika tidak, bayang-bayang konflik berkepanjangan masih akan terus menyelimuti Gaza.

Dengan gencatan senjata memasuki fase penentuan, dunia kini menyoroti apakah kesepakatan ini benar-benar menjadi jalan menuju perdamaian — atau hanya jeda singkat sebelum ketegangan kembali memuncak.

“Kami tidak akan bergeser dari Garis Kuning satu milimeter pun sampai Hamas dilucuti, dari senjatanya, dari terowongan, dan dari hal-hal lainnya,” tegasnya.

“Garis Kuning” yang disebut Katz merujuk garis yang menjadi lokasi pasukan Isarel mundur di Jalur Gaza bagian timur selama fase pertama gencatan senjata. Di bawah fase kedua gencatan senjata, yang dimulai sejak bulan lalu, pasukan Israel diharuskan mundur secara bertahap dari “Garis Kuning” itu,

Pemerintah Israel menaikkan tekanan terhadap Hamas. Sekretaris Kabinet Israel, Yossi Fuchs, pada Senin (16/2) menegaskan Tel Aviv memberi waktu 60 hari bagi Hamas untuk melucuti seluruh persenjataannya. Jika ultimatum itu diabaikan, perang akan kembali dilanjutkan tanpa kompromi.

Pernyataan tersebut memperjelas bahwa gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 belum sepenuhnya mengakhiri bara konflik. Kesepakatan antara Israel dan Hamas memang menghentikan sebagian besar pertempuran terbuka di Jalur Gaza. Namun di lapangan, serangan udara dan operasi militer Israel dilaporkan masih berlangsung, memicu tudingan pelanggaran terhadap kesepakatan damai yang rapuh itu.

Perlucutan senjata Hamas menjadi inti fase kedua gencatan senjata yang mulai berlaku pertengahan Januari. Dalam fase ini, Hamas diwajibkan menyerahkan senjata, sementara Israel dijadwalkan menarik pasukannya lebih jauh dari Gaza. Tahap tersebut juga mencakup dimulainya rekonstruksi wilayah yang hancur, peningkatan arus bantuan kemanusiaan, serta pembentukan komite administratif untuk mengelola Gaza ke depan.

• Perluas Produksi Senjata Dalam Negeri

Namun di tengah upaya diplomatik itu, Israel juga bersiap untuk kemungkinan terburuk.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyerukan perluasan besar-besaran produksi senjata dalam negeri. Mengutip laporan Yedioth Ahronoth, Katz menekankan pentingnya kemandirian pertahanan di tengah persaingan global memperebutkan pasokan amunisi dan sejumlah perselisihan dengan sekutu selama perang berlangsung.

Katz tetap menyebut Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel dalam menghadapi konflik multi-front. Namun ia juga mengakui adanya dinamika dan ketegangan tertentu yang berdampak pada dukungan militer.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Pertahanan Israel meluncurkan inisiatif jangka panjang bertajuk “Perisai Israel”. Program ini dirancang untuk memperkuat postur militer negara itu dengan tambahan anggaran sebesar 350 miliar shekel dalam satu dekade ke depan—sebuah sinyal jelas bahwa Israel tengah mempersiapkan diri untuk skenario konfrontasi jangka panjang.

Dengan tenggat 60 hari yang terus berjalan, masa depan Gaza kembali berada di ujung tanduk: menuju stabilitas yang rapuh, atau kembali terjerumus dalam pusaran perang yang lebih luas.

• Kesimpulan

Sikap tegas pemerintah Israel menegaskan bahwa penarikan pasukan dari Gaza bukanlah langkah otomatis, melainkan bergantung sepenuhnya pada pelucutan senjata Hamas. Ultimatum 60 hari yang disampaikan Sekretaris Kabinet Yossi Fuchs serta pernyataan keras Menteri Pertahanan Israel Katz menunjukkan bahwa Tel Aviv menempatkan isu keamanan sebagai garis merah yang tidak bisa dinegosiasikan.

Di tengah fase kedua gencatan senjata yang masih rapuh, kedua pihak kini berada dalam momen penentuan. Jika Hamas memenuhi tuntutan tersebut, peluang stabilitas dan rekonstruksi Gaza bisa terbuka. Namun jika tidak, ancaman kembalinya operasi militer besar-besaran menjadi bayangan nyata. Dengan hitungan waktu yang terus berjalan, arah konflik Gaza akan sangat ditentukan oleh keputusan dalam beberapa pekan ke depan—damai yang bertahap, atau eskalasi yang lebih luas.