Purabaya Tegur Pemda Lewat Surat Khusus, Minta Pemda Gaspol Serap Anggaran, Ini Alasannya!
Jakarta. BeritaSekarang.Id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengirimkan surat khusus kepada seluruh pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota agar mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Langkah ini dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan berbagai program pembangunan daerah bisa tuntas sebelum akhir tahun.
- Menkeu Purbaya Tanda Tangani Surat
Surat dengan nomor S-662/MK.08/2025, yang ditandatangani langsung oleh Menkeu pada 20 Oktober 2025, berisi seruan agar seluruh kepala daerah mengoptimalkan pengelolaan anggaran secara harmonis di wilayah masing-masing.
“Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan tahun 2025, adn sejalan dengan arahan Presiden, perlu terus dilakukan langkah-langkah penguatan baik oleh pusat maupun daerah. Terkait dengan hal tersebut, dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah,” tulis ini surat tersebut, di kutip Senin (10/11/2025).
Berdasarkan pantauan pemerintah pusat hingga September 2025, penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp 644,8 triliun atau sekitar 74 persen dari total pagu anggaran. Angka ini menunjukkan bahwa aliran dana dari pusat ke daerah sebenarnya berjalan cukup baik.
Namun, yang menarik, realisasi belanja daerah justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Akibatnya, simpanan dana pemerintah daerah di perbankan melonjak tajam hingga III 2025. Kondisi ii menandakan adanya dana besar yang belum terserap optimal, padahal semestinya bisa segera digunakan untuk mendukung pembangunan dan menggerakkan ekonomi daerah.
- Purbaya Ambil Langkah Cepat
Situasi inilah yang membuat Kementerian Keuangan bergerak cepat melalui surat resmi dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, guna mendorong kepala daerah mempercepat realisasi APBD agar tak ada anggaran yang mengendap menjelang akhir tahun.
“Sehubungan dengan pemantauan tersebut, serta untuk mendorong perekonomian nasional tahun 2025 agar lebih baik, kami meminta pemimpin daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan langkah-langkah penyerapan penguatan sebagai berikut:(1) melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik,” tutur Purbaya.
Kedua, arahan Purbaya kepada pemimpin daerah agar melakukan pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek Pemda. Ketiga, memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.
“Melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir tahun 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan di tahun 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden,” tulisnya.
“Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” tutup surat tersebut.
- Kesimpulan & Penutup
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah pusat tak ingin ada dana daerah yang mengendap tanpa manfaat. Ditengah tantangan ekonomi global dan tekanan fiskal, percepatan belanja daerah dinilai sebagai salah satu kunci menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil hingga akhir tahun.
Dengan lebih dari Rp 600 triliun dana transfer ke daerah yang sudah tersalurkan, percepatan realisasi APBD diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat penyelesaian proyek pembangunan di seluruh Indoensia.
