Kenaikan Anggaran Pendidikan Indonesia 2026: Tidak Terganggu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Implikasinya bagi Mutu Belajar
Jakarta — Pemerintah Indonesia memastikan bahwa anggaran untuk sektor pendidikan pada tahun anggaran 2026 meningkat dan tidak dipangkas untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjadi salah satu prioritas nasional. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu’ti, kepada wartawan usai memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan MBG di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis, 19 Februari 2026.
Menurut Mu’ti, kekhawatiran publik terkait pemotongan anggaran pendidikan untuk dialihkan ke program MBG tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa justru anggaran pendidikan secara keseluruhan dirancang untuk meningkat, dan dana yang dialokasikan untuk MBG sama sekali tidak menggerus pos anggaran utama sektor pendidikan seperti infrastruktur sekolah, tunjangan guru, ataupun program peningkatan kualitas pembelajaran.
Perubahan dan Penambahan Anggaran Pendidikan 2026
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa kenaikan anggaran pendidikan terjadi karena adanya pengajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) oleh Kemendikdasmen kepada pemerintah pusat. ABT merupakan alokasi tambahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak suatu program yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pagu awal anggaran tahun berjalan.
Mendikdasmen menegaskan bahwa kenaikan anggaran ini sudah mendapat dukungan Presiden, sehingga tidak perlu ada pengurangan pada program-program utama pendidikan. “Anggarannya malah lebih besar setelah ada MBG karena akan ditambah Presiden. Maka, Kemendikdasmen mengajukan anggaran biaya tambahan (ABT),” ujar Mu’ti, yang mencerminkan konsistensi pemerintah dalam memperkuat pembiayaan pendidikan nasional.
Pernyataan tersebut menjadi jawaban atas kekhawatiran beberapa kalangan yang menilai bahwa besarnya alokasi untuk MBG akan menyedot dana pendidikan. Pemerintah bahkan menegaskan bahwa alokasi untuk meningkatkan mutu pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam APBN 2026, tanpa ada pemangkasan akibat program MBG.
Fungsi Pendidikan dan Prioritas Belanja APBN 2026
Peningkatan anggaran pendidikan merupakan bagian dari strategi fiskal pemerintah untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam struktur APBN 2026, fungsi pendidikan tetap menjadi salah satu pilar utama belanja negara, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM di tengah berbagai tantangan global dan domestik.
Anggaran pendidikan tahun ini akan digunakan untuk beberapa program prioritas, seperti revitalisasi sekolah, pelatihan dan kesejahteraan guru, digitalisasi pembelajaran, serta dukungan sosial untuk siswa dari keluarga kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Pemerintah juga merancang program pendidikan lainnya yang bertujuan memperkuat infrastruktur dan kualitas pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan formal.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Konteks dan Peranannya
Program MBG merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan memberikan makanan bergizi setiap hari kepada peserta didik di sekolah. Dengan total penerima manfaat mencapai puluhan juta anak di seluruh Indonesia, program ini diharapkan tidak hanya mencegah stunting dan malnutrisi, tetapi juga membantu meningkatkan semangat belajar serta konsentrasi siswa di kelas.
Meskipun MBG merupakan program baru yang skalanya besar, pemerintah menegaskan bahwa dana untuk pelaksanaannya tidak berasal dari potongan anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan sejak awal tahun. Sebaliknya, anggaran MBG merupakan alokasi tambahan yang bersifat khusus, sehingga keberadaannya dianggap sebagai pelengkap terhadap belanja pendidikan, bukan sebagai pengganti.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Mu’ti menyinggung bahwa jumlah siswa yang menerima manfaat MBG mencapai sekitar 43 juta penerima saat ini, yang sebagian besar masih berada di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ia menilai bahwa keberadaan program ini memberi dampak positif bagi motivasi anak dan turut mendukung penguatan karakter siswa sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.
Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Pembiayaan Lainnya
Sebelumnya, Kemendikdasmen telah melakukan berbagai program signifikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, seperti revitalisasi satuan pendidikan. Pada tahun anggaran 2025, ada lebih dari 16.000 satuan pendidikan yang memperoleh revitalisasi, dengan tingkat penyelesaian mencapai hampir 93 persen. Untuk tahun 2026, pemerintah tetap melanjutkan upaya tersebut dengan alokasi lebih dari Rp14 triliun untuk lebih dari 11.000 satuan pendidikan.
Revitalisasi sekolah tidak hanya mencakup perbaikan fisik bangunan, tetapi juga fasilitas pembelajaran yang mendukung proses belajar di era digital. Sebagai bagian dari upaya modernisasi, pemerintah juga memperluas akses teknologi pendidikan seperti bantuan Panel Interaktif Digital (PID) dan pelatihan guru.
Selain revitalisasi, program lain seperti Program Indonesia Pintar (PIP) akan tetap berjalan dengan anggaran yang cukup untuk menjangkau lebih banyak peserta didik dari keluarga tidak mampu. Hal ini termasuk perluasan cakupan siswa prasekolah (TK) dan tunjangan pendidikan lainnya yang mendukung akses pendidikan berkualitas secara merata di Indonesia.
Reaksi Publik, Tantangan, dan Harapan ke Depan
Kebijakan pemerintah mengenai anggaran pendidikan terbesar dalam sejarah Indonesia ini menjadi sorotan publik dan berbagai pemangku kepentingan. Sebagian menyambut baik karena akan berdampak pada kualitas layanan pendidikan, sementara yang lain mempertanyakan efektivitas pengelolaan dana dan transparansi pelaksanaannya.
Namun, pemerintah tetap menegaskan komitmennya menjaga kesinambungan pembangunan pendidikan dan kesehatan siswa secara bersamaan. Program MBG, menurut Mu’ti, justru bisa menjadi bagian dari upaya holistik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, dengan memastikan kebutuhan nutrisi anak terpenuhi sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih produktif.
Dengan memastikan tidak ada pemangkasan anggaran pendidikan akibat program MBG, pemerintah berharap dapat membangun kepercayaan publik terhadap efektivitas penggunaan anggaran serta menyelaraskan prioritas pembangunan nasional yang mencakup aspek pendidikan dan kesehatan generasi muda secara bersamaan.
