DPR Umumkan 6 Poin Keputusan Menjawab Tuntutan Rakyat
Jakarta, 5 September 2025 – DPR RI mengambil langkah berani menanggapi tuntutan publik lewat enam keputusan signifikan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan. Langkah ini menjadi momentum penting dalam upaya meraih kembali kepercayaan publik setelah demonstrasi besar akhir Agustus 2025 yang menyoroti besaran tunjangan dan fasilitas anggota parlemen.
Latar Belakang Aksi 17+8 Tuntutan Rakyat
Aksi massa yang dipicu oleh kritikan terhadap tunjangan perumahan anggota DPR serta sejumlah fasilitas lainnya memunculkan gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Gerakan ini menuntut perubahan cepat dan menyeluruh dari berbagai institusi negara, termasuk DPR, Presiden, dan lembaga keamanan. Tuntutan tersebut terbagi menjadi 17 tuntutan jangka pendek (deadline 5 September 2025) dan delapan tuntutan jangka panjang (deadline Agustus 2026)
Enam Keputusan Penting DPR RI
- Hentikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR, berlaku sejak 31 Agustus 2025
- Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri (kunker), kecuali undangan kenegaraan, mulai 1 September 202
- Evaluasi dan pangkas fasilitas dan tunjangan, seperti listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi
- Nonaktifkan hak keuangan bagi anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politik
- Koordinasi MKD dengan Mahkamah Partai untuk menindaklanjuti kasus penonaktifan internal anggota
- Perkuat transparansi & partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya
Poin-poin ini dibentuk dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi pada 4 September 2025, dan diumumkan ke publik pada 5 September 2025
Respons Publik: Simbol dan Tantangan Selanjutnya
Pakar politik seperti Hairunnas (Dosen FISIPOL) menyebut keputusan DPR ini sebagai “gestur politik penting” yang perlu diapresiasi, karena menunjukkan respons terhadap keresahan publik secara nyata. Ia menambahkan bahwa simbolisme ini penting, namun langkah selanjutnya harus berupa komitmen serius: mengawasi kebijakan, mendorong reformasi, serta memastikan lembaga seperti Polri dan TNI tidak menyimpang dari tugasnya.
Arahan untuk DPR selanjutnya
- Pastikan transparansi anggaran (publikasi gaji, tunjangan, dan fasilitas DPR).
- Reformasi struktural melalui revisi Prolegnas dan RUU reformasi kelembagaan.
- Koordinasi pengawasan bersama sektor lain—eksekutif, TNI, Polri, hingga ekonomi.
- Libatkan publik dan parlemen dalam dialog berkelanjutan.
Penerapan enam poin keputusan ini hanya awal. DPR harus memastikan tindak lanjut nyata disertai transparansi penuh dan kesinambungan dalam reformasi institusional.
Selengkapnya, Anda bisa membaca update terbaru mengenai DPR dan Reformasi Parlemen untuk melihat perkembangan lanjutan.
