Laut Aegea Memanas, Sengketa Maritim Turki–Yunani Kembali ke Titik Rawan!

Berita.Sekarang.ID — BANDUNG — Hubungan Turki dan Yunani kembali berada di titik panas setelah sengketa lama di Laut Aegea kembali mencuat ke permukaan.

Alih-alih mereda, ketegangan justru meningkat seiring saling lempar pernyataan keras terkait klaim kewenangan dan batas maritim, menambah daftar kawasan dunia yang kini berada dalam bayang-bayang konflik geopolitik.

• Konflik Meluas

Situasi ini muncul di tengah rencana dialog tingkat tinggi antara kedua negara. Pekan depan, Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi Yunani–Turki dijadwalkan menggelar pertemuan di Ankara. Jika tidak ada perubahan agenda, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis akan bertatap muka secara langsung.

Forum yang pertama kali dibentuk pada 2010 tersebut selama ini difokuskan pada penguatan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Namun, isu paling sensitif—kedaulatan maritim di Laut Aegea—nyaris selalu berujung kebuntuan. Perbedaan tafsir hukum internasional, klaim wilayah udara, serta hak eksplorasi sumber daya alam kerap menjadi pemicu utama ketegangan.

• Menurut Pengamat Dunia

Pengamat menilai, pertemuan mendatang akan menjadi ujian serius bagi komitmen diplomasi kedua negara. Tanpa langkah kompromi yang nyata, sengketa Aegea berpotensi kembali menggerus stabilitas kawasan Mediterania Timur, wilayah strategis yang selama ini menjadi persimpangan kepentingan energi, militer, dan politik global.

“Turki mengajukan tuntutan sepihak dan klaim teritorial yang tak memiliki dasar hukum dan tak layak diperdebatkan,” kata Direktur Riset Institut Hubungan Internasional Athena, Konstantinos Filis.

Dari sisi Ankara, pandangan berbeda mengemuka. Ketegangan terbaru dipicu peringatan navigasi Navtex yang dikeluarkan Turki terkait aktivitas militer Yunani di Aegea. Bagi Yunani, langkah itu dinilai sebagai upaya memperluas klaim kedaulatan secara sepihak.

“Yunani berharap Turki memenuhi tuntutan dan membuat konsesi,” ujar ilmuwan politik Universitas Teknik Yildiz, Fuat Aksu.

• Media Yunani Menyebut Langkah Turki Provokasi

Media di Yunani menyebut langkah Ankara sebagai provokasi baru yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Sebaliknya, media pro-pemerintah Turki menilai respons Athena berlebihan dan sarat muatan politik domestik. Perang narasi ini menegaskan betapa sensitifnya setiap pergerakan—baik militer maupun administratif—di wilayah Laut Aegea, di mana satu langkah kecil bisa memicu ketegangan besar.

Di dalam negeri Yunani, sengketa Aegea juga menjelma menjadi isu politik yang menggerus stabilitas pemerintahan. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis menghadapi tekanan dari kelompok oposisi yang menilai pemerintahannya terlalu lunak dalam menyikapi langkah-langkah Ankara. Kritik tersebut semakin menguat seiring meningkatnya sentimen nasionalisme dan kekhawatiran publik terhadap kedaulatan wilayah.

Kondisi ini menempatkan Athena dan Ankara dalam dilema yang sama: menjaga jalur diplomasi tetap terbuka, sambil menghadapi tekanan publik dan politik dalam negeri yang menuntut sikap tegas.

“Turki merampas setengah Aegea, tapi pemerintah kita tak melihat alasan untuk khawatir,” kata Kyriakos Velopoulos, pemimpin partai kanan-populis Greek Solution.

Akar konflik Turki–Yunani di Laut Aegea membentang puluhan tahun, mencakup sengketa landas kontinen, hak eksplorasi sumber daya alam, hingga penetapan batas laut teritorial. Perselisihan ini bukan semata soal garis di peta, melainkan juga menyangkut kendali strategis atas jalur pelayaran, energi, dan pengaruh kawasan.

• Turki Doktrin Blue Homeland

Turki mendorong doktrin “Blue Homeland” (Mavi Vatan), sebuah konsep geopolitik yang memperluas klaim maritim Ankara di perairan sekitarnya. Doktrin ini secara langsung berbenturan dengan posisi Yunani yang berpegang pada Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982, yang memberikan hak bagi negara pesisir untuk memperluas laut teritorial hingga 12 mil laut dalam kondisi tertentu.

Athena menegaskan bahwa hak tersebut tetap melekat, meski menyadari bahwa penerapannya di kawasan Laut Aegea—yang dipenuhi pulau-pulau Yunani berjarak dekat dengan daratan Turki—berpotensi memicu eskalasi serius, bahkan konfrontasi terbuka. Ketegangan inilah yang membuat setiap keputusan hukum dan administratif di Aegea selalu sarat risiko politik dan keamanan.

“Hak itu tetap ada,” ujar Menteri Pertahanan Yunani Nikos Dendias.

Secara hukum internasional, Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag kerap disebut sebagai jalur penyelesaian paling sahih. Namun hingga kini, Turki dan Yunani belum pernah mencapai kesepakatan untuk secara bersama-sama membawa sengketa Laut Aegea ke meja hijau—sebuah cerminan dari dalamnya jurang ketidakpercayaan di antara kedua negara.

Pertemuan tingkat tinggi yang dijadwalkan berlangsung pekan depan di Ankara dipandang sebagai peluang meredakan ketegangan. Meski demikian, sejarah panjang persaingan, kecurigaan, dan kegagalan kompromi membuat optimisme tersebut tetap diselimuti tanda tanya.

Di tengah dunia yang telah diwarnai berbagai konflik terbuka—dari Eropa Timur hingga Timur Tengah—Laut Aegea kembali menjelma sebagai titik panas yang menyita perhatian kawasan, Uni Eropa, serta sekutu NATO. Apakah dialog kali ini mampu menahan eskalasi, atau justru menjadi jeda singkat sebelum ketegangan berikutnya, masih menjadi pertanyaan besar bagi stabilitas Mediterania Timur.

• Kesimpulan

Ketegangan antara Turki dan Yunani di Laut Aegea menunjukkan bahwa sengketa lama yang tak pernah benar-benar diselesaikan akan selalu berpotensi kembali memanas. Perbedaan klaim hukum, kepentingan strategis, serta tekanan politik domestik membuat setiap upaya dialog berjalan di atas garis rapuh. Pertemuan tingkat tinggi di Ankara membuka ruang diplomasi, namun tanpa kemauan kompromi yang nyata, risiko eskalasi tetap membayangi. Di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks, stabilitas Laut Aegea bukan hanya kepentingan Ankara dan Athena, melainkan juga menyangkut keamanan kawasan dan soliditas NATO secara keseluruhan.