Daftar Negara Tolak Penangkapan Presiden Maduro oleh AS, Kecam sebagai Pelanggaran Kedaulatan
JAKARTA Beritasekarang.id — Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan Amerika Serikat telah memicu reaksi global yang keras. Sejumlah negara mengecam tindakan militer AS sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kedaulatan sebuah negara berdaulat, mendesak pembebasan Maduro dan penolakan terhadap intervensi asing.
Operasi militer yang memaksa penahanan Maduro dan istrinya Cilia Flores di luar wilayah Venezuela terjadi setelah serangkaian serangan udara AS yang diluncurkan pada awal Januari 2026. AS mengklaim operasi itu menindak dugaan keterlibatan Maduro dalam perdagangan narkotika dan kejahatan terorganisir, namun banyak negara memandangnya sebagai agresi yang tidak berdasar dan berpotensi merusak tatanan internasional.
Reaksi Kecaman Dari Amerika Latin
Tidak sedikit negara tetangga Venezuela menyuarakan penolakan keras atas tindakan AS:
Kolombia, yang berbatasan langsung dengan Venezuela, mengecam operasi tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan menimbulkan kekhawatiran akan krisis kemanusiaan serta tekanan pada perbatasan. Presiden Gustavo Petro menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan agresi terhadap seluruh kawasan Amerika Latin, yang harus segera ditanggapi melalui dialog dan bukan kekerasan.
Meksiko menilai serangan militer itu berpotensi membahayakan stabilitas regional dan melanggar pasal dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai larangan penggunaan kekuatan tanpa otorisasi yang jelas. Pemerintah Meksiko mendesak AS untuk menghormati hukum internasional dan menyelesaikan konflik melalui jalur diplomatik.
Brasil juga mengecam keras penangkapan tersebut. Presiden Luiz Inácio Lula da Silva menilai tindakan AS sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara lain dan menunjuk bahwa menghormati prinsip non-intervensi sangat penting dalam hubungan antarnegara.
Cuba, sekutu dekat Venezuela, mengecam agresi tersebut bahkan menggunakan istilah “terorisme negara” untuk menggambarkan serangan militer yang dianggap menyerang rakyat dan pemerintahan Venezuela. Havana menuntut agar komunitas internasional bereaksi terhadap tindakan yang mereka anggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan hukum global.
Penolakan Dari Blok Negara Besar
Selain negara-negara di Amerika Latin, sejumlah pemerintahan global juga mengecam penangkapan Presiden Maduro:
China menyatakan “keterkejutan mendalam” atas tindakan AS dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara Venezuela. Beijing menegaskan bahwa tidak ada negara yang berhak bertindak sebagai “polisi dunia” dan mendesak AS untuk segera menghentikan intervensi serta menghormati Piagam PBB.
Rusia mengecam apa yang disebutnya “aksi agresi bersenjata” oleh AS. Kementerian Luar Negeri Rusia menyerukan solusi melalui dialog dan menekankan pentingnya menghormati keputusan serta masa depan rakyat Venezuela sendiri tanpa campur tangan ekstrem dari negara luar.
Iran juga mengeluarkan kecaman kuat, menggambarkan tindakan AS sebagai pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan nasional dan menyerukan solidaritas global untuk menentang apa yang disebutnya sebagai dominasi dan tekanan pihak luar terhadap sebuah negara berdaulat.
Belarus dan beberapa negara lain di luar Amerika Latin menyuarakan dukungan mereka terhadap usaha mempertahankan kedaulatan Venezuela dan menolak penggunaan kekuatan militer oleh negara lain untuk mengubah pemerintahan secara sepihak.
Reaksi Uni Eropa dan Negara Eropa
Sejumlah negara Eropa dan perwakilan Uni Eropa juga memberikan respons mereka mengenai insiden penangkapan tersebut:
Uni Eropa (UE) melalui pernyataan resmi menyatakan pengawasan ketat terhadap situasi di Venezuela, menekankan bahwa walaupun ada kekhawatiran atas legitimasi pemerintahan Maduro, semua pihak harus menghormati hukum internasional dan prinsip Piagam PBB. UE juga mendesak deeskalasi dan penekanan pada perlindungan warga Eropa yang berada di wilayah konflik.
Spanyol menyerukan penurunan ketegangan dan pemulihan dialog damai di antara pihak-pihak yang bersengketa, serta menawarkan diri sebagai mediator untuk membantu mencari solusi damai yang menghormati hukum internasional.
Beberapa negara Eropa lainnya seperti Jerman dan Prancis juga menyatakan keprihatinan mereka terhadap penggunaan kekuatan militer, meskipun mereka mengakui pentingnya prinsip hukum internasional dalam menyelesaikan konflik antarnegara.
Kelompok Afrika dan Dunia Arab Bicara
Beberapa negara di luar Amerika dan Eropa juga mengeluarkan pernyataan resmi:
Afrika Selatan mengecam penggunaan kekuatan sepihak ini, menunjuk bahwa tindakan semacam itu dapat mengancam stabilitas sistem internasional yang berlandaskan pada persamaan dan kedaulatan negara-negara anggota PBB.
Negara-negara di dunia Arab, termasuk pernyataan dari pemerintah tertentu, mengutuk keras apa yang mereka anggap sebagai agresi militer dan pelanggaran terhadap norma serta hak semua bangsa untuk menentukan nasib sendiri.
Penolakan di Tingkat PBB
Isu ini akhirnya dibawa ke forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertemuan darurat diadakan untuk membahas operasi militer yang menargetkan Presiden Venezuela. Sejumlah anggota, termasuk China dan Rusia, mengecam tindakan AS sebagai ancaman terhadap prinsip non-intervensi dan melanggar Piagam PBB. Namun, AS menggunakan hak vetonya untuk menolak kecaman formal dari Dewan tersebut, menunjukkan perpecahan tajam di arena global mengenai legitimasi tindakan militer tersebut.
Dampak Politik dan Geopolitik Lebih Luas
Penolakan luas terhadap penangkapan Maduro bukan sekadar klaim diplomatik. Banyak analis internasional memperingatkan bahwa tindakan semacam ini dapat menciptakan preseden berbahaya yang merusak tatanan hukum global. Dengan memobilisasi kekuatan militer tanpa mandat internasional jelas, negara besar seperti AS dianggap telah membuka pintu bagi penggunaan kekuatan luar negeri demi kepentingan sendiri, mengabaikan proses multilateral yang telah lama menjadi dasar hubungan antarnegara.
Di sisi lain, sejumlah negara Barat yang selama ini memiliki kepentingan strategis atau ekonomi di Amerika Latin terpecah dalam responnya. Beberapa melihat penangkapan Maduro sebagai peluang bagi transisi politik di Venezuela, sementara yang lain menekankan pentingnya pendekatan damai dan resolusi melalui dialog politik yang inklusif.
Pendapat Para Ahli dan Pengamat Internasional
Para pakar hubungan internasional memperingatkan bahwa tindakan ekstraksi paksa seorang kepala negara dapat memperburuk konflik internal Venezuela dan menimbulkan ketidakstabilan regional yang lebih luas, termasuk potensi krisis pengungsi dan gangguan ekonomi. Mereka menekankan pentingnya keterlibatan pihak netral untuk menghindari eskalasi yang tidak terkendali.
Menurut sebagian pengamat, reaksi keras dari negara-negara di berbagai benua mencerminkan keprihatinan umum terhadap dominasi unilateral serta kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang lebih kuat dan dihormati bersama.
Kesimpulan
Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan AS telah memicu gelombang penolakan dari negara-negara di berbagai penjuru dunia. Dari Amerika Latin hingga Eropa, Asia dan Afrika, banyak pemerintahan mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi arena perdebatan tajam, mencerminkan perpecahan global mengenai bagaimana sengketa internasional harus ditangani.
